Penertipan KJA Tahap II Haranggaol : 28 Orang Diundang, Hadir 6 Orang

Simalungun | TIPIKOR.net

Satuan Polisi Pamong Praja bersama Forkopimca Haranggaol, dalam Hal ini, Camat Haranggaol, Kapolsek Purba, Ketua Zona sekaligus kapling sebahagian dan dihadiri Koramil 13 Tigarunggu, pada Senin, (20/09/2021) di Aula kantor Camat Haranggaol.

Uniknya, Hingga, Wakasatpol-PP sempat mengkritik Lurah yang selalu terlambat saat jam kerja di kantor dan jarang menuju lokasi Pemangkasan.

Setelah itu, mereka membahas sejumlah persoalan, yakni dari petani yang tidak kooperatif dalam hal pemangkasan KJA yang saat ini mencapai 138 yang belum dibabat (dipangkas-red).

Namun hal itu dibantah petani, mereka menilai, pemangkasan itu sepihak dan terkesan pandang bulu.

Maka dari itu, tahap Pemangkasan Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol tidak seperti yang diharapkan.

“Lihatlah kami petani ini pak, jangan tidak merata. Kami bersedia kok,” kata Warga saat mengikuti rapat.

Selain itu, warga juga ingin mengatahui apa konsep pemerintah kedepan terkait masa depan warga yang hanya mengharapkan makan dari Keramba Jaring Apung.

Pantauan Jurnalis dilokasi, 28 orang yang diundang saat rapat, Namun hanya 6 orang petani yang hadir pada saat rapat tersebut.

Saat dikonfirmasi, Wakasatpol- PP, Donni Sinaga menjelaskan, pihaknya akan selalu mengutamakan pendekatan secara persuasif.

” Kita lakukan secara pendekatan yang baik dulu. Kalo tidak mau, ya kita koordinasikan dengan assosiasi, karena mulanya ini kan dari assosiasi Dearma Haranggaol. Jadi kalo tidak mau, kita akan lakukan tindakan tegas,” Kata Donni Kepada Wartawan.

Diketahui, jumlah KJA di Haranggaol sebanyak 7.406 lubang dengan jumlah pemilik 340 KK.

Pemangkasannya dilaksanakan secara bertahap. Tahap I dilakukan pada Juni sampai Agustus 2021 dan tahap II September hingga Desember 2021. KJA yang dibongkar lebih dulu adalah KJA yang ikannya sudah dipanen.

Saat itu pemangkasan tahap awal dihadiri Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi pada 21 Juni 2021. Dia berharap dalam eksekusi tidak ada perselisihan antara satu dengan lain. Semua pihak harus sepakat dalam penertiban KJA ini demi menjaga kelestarian Danau Toba, sehingga menjadi daerah tujuan wisata favorit.

“Kita harapkan semua harus sepakat. Kalau kita tidak sepakat dengan kondisi yang sudah ada, bisa nanti zero KJA. Oleh karena itu, mari kita terima kesepakatan dengan rasa keadilan,” kata Zonny.Red