JAKARTA | MISIPERS.COM
Berdasarkan jadwal dan tahapan Pemilu 2024, saat ini KPU sedang memeriksa berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif ( Bacaleg). Selanjutnya akan masuk tahapan pengumuman daftar caleg sementara ( DCS), hingga daftar Caleg tetap ( DCT). Keikutsertaan sejumlah menteri/ wakil menteri/ staf khusus menteri di Pemilu ( baik Pilpres dan Pileg) dipastikan terganggu konsentrasinya, sehingga lebih baik diganti.
Terjeratnya JGP, (Menkominfo/ Nasdem) sebagai tersangka pada kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G, menambah daftar panjang menteri yang mencoreng wajah Presiden Jokowi. Sebelumya ada Idrus Marham ( Mensos/ Golkar), Imam Nahrawi ( Menpora/ PKB), Juliari Batubara ( Mensos/ PDIP), Edhy Prabowo ( MenKP/ Gerindra). Kelimanya merupakan anggota kabinet Jokowi utusan Parpol.
Periode kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir (20/10/2024), kurang dari dua tahun. Maka dibutuhkan tim yang solid dan kuat untuk menuntaskan sejumlah program Presiden Jokowi sesuai visi, misi yang tertuang dalam RPJMN. Untuk itu dibutuhkan segera perombakan kabinet dengan mengutamakan tokoh yang memiliki kapasitas dengan agenda tunggal, yakni hanya membantu Presiden Jokowi. Untuk itu, Kongres Rakyat Nasional ( Kornas) menyampaikan usul sebagai berikut:
Pertama, bahwa sejak NasDem memutuskan mengusung Capres yang disebut antitesa Jokowi, maka Syahrul Yasin Limpo harus diganti. Posisinya sebagai Mentan tepat digantikan oleh Mindo Sianipar, Ketua DPP PDIP Bidang Koperasi dan UMKM, sebelumnya Ketua Bidang Pertanian. Mindo Sianipar merupakan Anggota Komisi IV DPR RI sejak 1999- 2024. Beliau juga tidak akan maju sebagai Caleg karena sudah menjadi Anggota DPR RI lima (5) kali berturut- turut. Mindo Sianipar selama dua puluh empat (24) tahun tetap di komisi yang mengurusi pertanian. Beliau inisiator sekolah lapang pertanian DPP PDIP di Jawa Barat.
Kedua, bahwa posisi Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) yang saat ini dijabat oleh Mahfud MD ( Plt. Menkominfo), pasca ditinggalkan tersangka JGP tepat diisi oleh Tito Karnavian. Sebagai mantan Kapolri, Tito memiliki kemampuan untuk menuntaskan masalah yang ditinggalkan JGP. Konsolidasi kelembagaan dan aparatur Kemenkominfo pasca terbongkarnya kasus korupsi BTS 4G, membutuhkan sosok yang kuat. Tito diyakini mampu melakukan transformasi kelembagaan dan aparatur dengam baik. Selain itu, Tito yang berpengalaman di BNPT, memiliki kemampuan menangani “cyber war” dan segala bentuk hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan “cyber” Pemilu 2024.
Ketiga, bahwa Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar/ NasDem juga sebaiknya diganti. Moeldoko diyakini sangat tepat mengisi posisi itu. Pengalaman sebagai Panglima TNI lalu Kepala Staf Presiden serta aktif sebagai Ketum HKTI membuat Moeldoko tepat menjadi Menteri LHK. Lambatnya proses distribusi perhutanan sosial dan redistribusi lahan- lahan yang memiliki izin HGU namun tidak diusahai, akan dieksekusi dengan cepat dan tepat oleh Moeldoko.
Keempat, bahwa Hadi Tjahjanto, saat ini menteri ATR/ BPN tepat digeser menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau mantan Panglima TNI yang tenang dan sejuk, sehingga dipercaya Presiden Jokowi (2017- 2021) memimpin TNI. Beliau juga berhasil melakukan terobosan di Kementerian ATR/ BPN. Kemendagri harus dipimpin oleh sosok yang memiliki kemampuan mengelola teritorial. Pemilu 2024 membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Konsolidasi pemerintah daerah sebagai penopang utama Pemilu 2024 harus dipimpin tokoh yang tegas dan bertangan dingin seperti Hadi Tjahjanto.
Kelima, bahwa Tri Rismaharini, saat ini Mensos tepat digeser menjadi Menteri ATR/ BPN. Latar belakang sebagai arsitek dan walikota, membuat Tri Rismaharini tepat menuntaskan program penataan tanah dengan baik. Tri Rismaharini telah membuktikan kemampuannya sebagai perempuan yang memiliki keberanian saat memimpin kota Surabaya sepuluh (10) tahun. Transformasi Surabaya dari kota “keras” menjadi kota yang sejuk dan damai, hasil sentuhan tangan Tri Rismaharini.
Keenam, bahwa Hendrar Prihadi, saat ini Kepala LKPP, tepat digeser menjadi Mensos. Pengalaman sebagai Walikota Semarang dua (2) periode menjadi bekal beliau untuk menjadi Mensos. Beliau mampu memimpin transformasi kota Semarang, dari ibukota provinsi paling tertinggal menjadi kota maju. Kemampuan Hendrar Prihadi memimpin konsolidasi pemerintah kota Semarang dengan seluruh warganya untuk bangkit bersama menjadi kota maju, menjadi bekalnya untuk memimpin Kemensos.
Ketujuh, bahwa Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, tepat menggantikan posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden ( KSP ) . Penempatan itu sekaligus memastikan bahwa seluruh mantan Panglima TNI di masa kepemimpinan Presiden Jokowi tetap dilibatkan dalam pemerintahan. KSP sebagai lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program- program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis tepat dipimpin Andika Perkasa.
Kongres Rakyat Nasional ( Kornas) sebagai rekan juang politik Jokowi sejak 2014 hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi 2024 memberi masukan atas sejumlah nama tersebut. Kornas sepenuhnya meyakini bahwa Presiden Jokowi akan mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan dan kemajuan Indonesia.
Sutrisno Pangaribuan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas).(Rel)
Discussion about this post